JAKARTA — Pernyataan Presiden Joko Widodo menyikapi konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri dinilai tidak tegas. Bahkan, pernyataan melempem itu tak memberikan solusi atas kasus penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.
Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah menilai pernyataan Jokowi tidak mencerminkan seorang kepala negara. “Pernyataan Jokowi tidak lebih tegas dari seorang ketua rukung tetangga (RT). Kita butuh seorang presiden, bukan petugas partai,” kata Anis seperti dilansir Kompas.com, Jumat (23/1/2015).
Seharusnya, kata Anis, Jokowi harus berada di garda terdepan dalam upaya pemberantasan korupsi dengan berani memerintahkan Polri membebaskan Bambang Widjojanto. Jokowi malah dinilai membiarkan perseteruan KPK dan Polri terus terjadi.
“Pemberantasan korupsi akan terhambat karena saling sandera,” sebut Anis.
Di Istana Bogor, Presiden Jokowi meminta agar kasus tersebut diselesaikan dengan mengedepankan proses hukum dan tidak terjadi gesekan antarinstitusi Polri dan KPK. []
KOMPAS.COM
