Connect with us

Tim Rekon Jamin Perayaan Natal dan Tahun Baru di Singkil Aman

Berita

Tim Rekon Jamin Perayaan Natal dan Tahun Baru di Singkil Aman

SINGKIL | ACEHKITA.COM – Umat Islam dan Kristiani menyatakan komitmennya menjaga suasana kondusif terkait perayaan Natal 2017 dan tahun baru 2018 di Aceh Singkil. Kedua belah sepakat dan menjamin perayaan hari besar umat Kristen tersebut harus berjalan damai dan aman. Hal tersebut mengemuka dalam rapat Forkominda Aceh Singkil terkait percepatan rekonsiliasi antar umat beragama di Aceh Singkil di ruang rapat Bupati Aceh Singkil, Rabu (20/12/2017).

Dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Singkil, Ir Azmi, turut hadir tim dari Pemerintah Aceh, di antaranya Kepala Badan Kesbangpol Linmas Aceh Mahdi Efendi, Kabid Penanggulangan Konflik Halim Perdana Kesuma, Dedy Andriani, Wiratmadinata dan Penasehat Khusus Gubernur Aceh bidang Polhukam, Muhammad MTA.

Boas Tumanggor dari perwakilan Nasrani dan Yakarim Munir dari kelompok Islam sepakat kasus yang terjadi di Aceh Singkil bukan konflik agama. Berlarut-larutnya penyelesaian masalah yang muncul di Singkil membuat mereka mulai jenuh. Mereka pun menuntut keseriusan pemerintah untuk menengahi masalah itu secepatnya, sehingga kedua belah pihak kembali dapat hidup berdampingan seperti dulu.

“Kita tahu bahwa tim yang dibentuk oleh pemerintah bukan mengurusi masalah perizinan rumah ibadah, melainkan untuk kepentingan rekonsiliasi dan perdamaian. Namun, kita harap agar persepsi perdamaian antara non muslim dan umat islam harus seragam, jangan nanti muncul persepsi yang berbeda-beda,”harap Boas, yang juga masuk sebagai salah seorang wakil ketua tim percepatan rekonsiliasi antar umat beragama di Aceh Singkil.

Untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di Aceh Singkil, Pemerintah Kabupaten Singkil memfasilitasi terbentuknya Tim Percepatakan Rekonsiliasi Antar Umat Beragama di Aceh Singkil melalui SK Bupati Nomor 325 Tahun 2017 pada 7 Desember 2017 lalu. Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Singkil, Drs Azmi, menyatakan pihaknya mendukung penuh terbentuknya tim rekonsiliasi tersebut secara finansial. “Pemkab Aceh Singkil sudah memplotkan anggaran sebesar Rp300 juta dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Kabupaten (APBK) 2018,” katanya di hadapan peserta rapat.

Menyadari bahwa dukungan finansial dari pihak Kabupaten tidak mencukupi untuk melakukan percepatan rekonsiliasi antar-umat beragama di Aceh Singkil, Azmi meminta dukungan dari pihak Pemerintah Aceh. Menurutnya, masalah di Aceh Singkil tidak mungkin bisa ditangani sendiri oleh pemerintah Kabupaten, melainkan harus ada intervensi dan dukungan dari Pemerintah Aceh. “Untuk langkah awal kita sudah memasukkan proposal usulan anggaran ke Pemerintah Aceh untuk kegiatan fisik dan non fisik sebesar Rp1,5 miliar,” tambahnya.

Kegiatan perdamaian adat (rekonsiliasi) akan dilangsungkan pada 11 Oktober 2018. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil berencana akan mengundang Presiden Joko Widodo dan Gubernur Aceh untuk menghadiri acara yang sakral itu. “Kehadiran mereka akan membuat upaya perdamaian ini mengikat para pihak yang berkonflik di Aceh Singkil,” kata Azmi.

Merespon permintaan Sekda Aceh Singkil, Kepala Badan Kesbangpol Linmas, Mahdi Efendi, menyatakan pihaknya menampung semua usulan dari kabupaten, termasuk uneg-uneg yang dikeluarkan dua kelompok di Aceh Singkil. “Semua usulan bapak-bapak, kami tampung semua. Mengenai usulan anggaran kami akan bicarakan lagi dengan Gubernur Aceh,” jelasnya.

Sementara Penasehat Khusus Gubernur Aceh Bidang Politik dan Keamanan, Muhammat MTA, dalam kesempatan itu meminta agar masing-masing pihak menahan diri untuk tidak melakukan tindakan yang bisa mencederai suasana yang mulai kondusif. Gubernur Aceh, kata Muhammad MTA, sangat fokus untuk segera menyelasaikan permasalahan di Aceh Singkil. Gubernur Aceh ingin penyelesaian masalah di Aceh Singkil secara menyeluruh. “Kita menyambut baik upaya-upaya rekonsiliasi yang sedang digagas Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Kegiatan perdamaian adat atau rekonsiliasi secara adat sangat penting untuk mengakhiri berbagai permasalahan yang terjadi untuk selamanya,” katanya.

Lebih lanjut, Muhammad MTA meminta agar perusahaan yang beroperasi di Aceh Singkil ikut dilibatkan dalam upaya-upaya perdamaian dan rekonsiliasi yang sedang digagas. Perusahaan yang ada di Singkil tidak boleh lepas tangan, karena masalah yang muncul melibatkan para pekerja perusahaan. “Perusahaan jelas tidak boleh lepas tangan, namun perlu bersinergi dengan pemerintah dalam menciptakan keharmonisan para pekerja yang memiliki background keyakinan yang berbeda,” pungkasnya.[]

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

More in Berita

Advertisement

ACEHKITA TV

Trending

Kolom

Kuliner

Facebook

To Top