BANDA ACEH | ACEHKITA.COM – Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Muhammad Nazar, bertemu Wakil Presiden (Wapres) Yusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta, Senin pagi, untuk membicarakan masalah pengurangan jatah minyak dan gas (migas) Aceh.
Dalam pertemuan sekitar 1,5 jam itu, Wagub meminta Pemerintah Pusat untuk meninjau ulang keputusan tentang bagi hasil migas Aceh yang mengalami penurunan hingga Rp 783 miliar dari Rp 1,3 triliun yang ditargetkan Pemerintah dan DPR Aceh. Selain itu, Nazar juga meminta Pusat untuk transparan dalam pengelolaan migas Aceh.
“Sambutan Wapres cukup baik dan beliau berjanji akan segera memanggil Kepala BP Migas, Menteri ESDP dan menteri terkait lainnya untuk membahas masalah ini. Malahan, beliau langsung menelpon Kepala BP Migas di depan saya,” kata Nazar kepada acehkita.com melalui telepon.
Wagub mengatakan akibat penurunan jatah migas Aceh yang cukup drastis pada tahun ini telah mempengaruhi pembangunan Aceh yang dananya bersumber dari migas, terutama untuk sektor-sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perekonomian serta sosial dan budaya.
“Saya bilang sama Wapres kalau bisa tidak diturunkan drastis seperti itu. Ketika harga minyak naik, Aceh tidak mendapatkan kenaikan yang signifikasi. Tetapi giliran (harga minyak dunia) turun, jatah Aceh turun drastis seperti ini,” katanya.
Dia juga menyampaikan kepada Wapres agar Aceh mendapatkan jatah dari hasil migas yang dihasilkan di lepas pantai karena dampak pengeborannya mempengaruhi lingkungan Aceh.
Nazar juga menyampaikan bahwa sebelum peraturan pemerintah (PP) tentang pengelolaan migas Aceh keluar, Pemerintah Aceh sudah bisa dilibatkan. Dalam UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) disebutkan bahwa pengelolaan migas Aceh dilakukan bersama antara Pusat dan Pemerintah Aceh.
“Semestinya, sambil menunggu penyelesaian peraturan pemerintah pengelolaan bersama migas, mulai sekarang Pemerintah Aceh harus sudah dilibatkan supaya kita tahu berapa produksi migas di Aceh,” katanya. []