BANDA ACEH | ACEHKITA.COM – Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Aceh menyesalkan diskusi tindak lanjut pembangunan jalan Keude Trumon, Buloh Seuma, Aceh Selatan dan Kuala Baru, Aceh Singkil di aula serba guna kantor Gubernur Aceh itu, kemarin berakhir ricuh.
Aktivis WALHI Aceh mendapat kecaman keras dari sejumlah warga Buloh Seuma. Warga menilai lembaga tersebut menghambat pembangunan jalan di sana.
“Diskusi yang seharusnya mencari jalan keluar tidak berjalan sesuai harapan,” kata Abdillah, Manejer Penguatan Kelembagaan WALHI Aceh, Sabtu (2/5).
Ricuhnya diskusi itu dipicu kemarahan warga terhadap sikap WALHI Aceh yang melaporkan Menteri Kehutanan MS Kaban ke Mabes Polri pada 2007 lalu, karena pembangunan jalan di sana dinilai merusak ekosistem hutan.
Warga menilai sikap WALHI Aceh menghambat pembangunan di daerah mereka yang kini masih terisolasi. “Kalian telah merampas hak kami. Kalian lebih mementingkan binatang daripada kami,” ujar Bestari Raden, warga Buloh Seuma kemarin.
Menurut Abdillah, diskusi kemarin sarat rekayasa, karena pesertanya banyak diisi orang yang tak terdaftar diundangan diterima pihaknya. “Undangan kami terima hanya terdapat 16 instansi saja.”
Akibatnya, aktivis WALHI Aceh tak memiliki kesempatan berargumen. Warga terus menghujani dengan sumpah serapah. “Sangat terlihat ada pihak yang memprovokasi massa untuk terus mengintimidasi kami agar mencabut laporan terhadap Menhut,” kata Abdillah.
Bambang Antariksa, Direktur Eksekutif WALHI Aceh menjelaskan, laporan WALHI Aceh di Mabes POLRI atas dugaan tindak pidana pelanggaran UU No. 26/2007 dan PP No. 26/2008 bukan merupakan delik aduan.
Menurut Bambang, pihaknya melaporkan itu hanya semata-mata tak ingin proses pembangunan jalan oleh pejabat pemerintah dilakukan dengan melawan hukum. “Ini kewajiban siapapun di Negara ini untuk saling mengingatkan,” katanya.
WALHI Aceh minta Pemerintah segera membentuk tim verifikasi dengan melibatkan unsur Pemda, akademisi, penegak hukum, media dan LSM. Tujuannya untuk mengkaji aspek hukum, sosial, ekonomi, budaya dan analisis pengurangan resiko bencana disetiap ruas akan dibangun.
“Hasil kajian tim inilah yang dijadikan dasar pengambilkan keputusan Gubernur Aceh untuk pembangunan jalan,” sebut Bambang.[]